Malang - Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta, mulai dari pembangunan jalur bus Transjakarta hingga jalan layang. Namun demikian, Jakarta tetap saja macet, dan warga dipusingkan.
Mengapa demikian? Salah seorang anggota komunitas peduli Kamacetan dan Bencana di Jakarta "Suara Publik", Erfan Maryono, mengungkapan ada empat alasan yang menjadikan solusi yang dibuat pemprov tak berjalan sesuai yang diharapkan.
Pertama, dinamika masalah selalu kalah lebih cepat dari solusi. Setiap pemprov membuat jalan layang justru bikin macet, saat selesai pun kendaraan sudah terlebih dulu bertambah, sehingga tetap saja macet.
Kedua, tidak ada kesamaan dalam melihat masalah antar pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga dinas-dinas. "Karena masing-masing punya tugas sendiri. Tapi publik kan tidak tahu sebenarnya pemerintah itu siapa. Ketidaksamaan pandangan ini membuat solusi tidak efektif dan tidak bersinergi." ungkap Erfan dalam sebuah diskusi di Jakarta Media Center, Selasa (8/2/2011).
Ketiga, potensi publik yang tidak dioptimalkan dalam penyelesaian kemacetan di Jakarta. Salah satu potensi publik yang belum termanfaatkan yakni pelaku usaha. "Dunia usaha belum banyak berikan kontribusi dalam kesulitan macet dan banjir, tetapi lebih banyak menimbulkan masalah karena pertumbuhan tempat belanja dan komersial justru banyak mengambil ruang terbuka hijau," paparnya.
Keempat, partai politik dan DPRD belum memberi kontribusi dalam penyelesaian masalah kemacetan. "Selama ini kontribusi dari keduanya masih belum terlihat," ujar Erfan.
Ia menjelaskan, untuk membuat solusi secara lebih efektif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membuat perspektif penanganan banjir dalam jangka panjang. "Selain itu, seharusnya anggaran DKI Rp 26 triliun diprioritaskan digunakan untuk masalah pokok seperti banjir dan macet," ujarnya.
Kritik publik, menurut Erfan, juga seharusnya didengarkan dengan baik oleh pemprov. Pasalnya, wargalah yang merasakan langsung setiap kebijakan pemerintah. "Sering juga pemerintah bilang bahwa ini tanggung jawab bersama, tapi kadang-kadang pemerintah lupa kalau dia otoritas yang memegang mandat dari masyarakat dan memiliki sumber daya serta kewenangan yang besar. Harusnya tidak ragu dan tegas dalam bersikap, serta mendengarkan suara warga," tutur Erfan.
(sumber:kompas.com)
Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer
0 komentar:
Posting Komentar